BANGSA DAN NEGARA

1. PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN TENTANG BANGSA DAN NEGARA

Pengertian Bangsa

Menurut para ahli, bangsa memiliki banyak pengertian. Menurut Ernest Renan, bangsa adalah jiwa, suatu asas kerohanian yang timbul dari: (1) kemuliaan bersama di waktu lampau, yang merupakan aspek historis; (2) keinginan untuk hidup bersama (le desir de vivre ensemble) diwaktu sekarang yang merupakan aspek solidaritas, dalam bentuk dan besarnya tetap mempergunakan warisan masa lampau, baik untuk kini dan yang akan datang. Sedangkan menurut Otto Bauer, bangsa adalah suatu kesamaan perangai yang timbul karena senasib. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bangsa adalah asas kerohanian yang timbul karena adanya perasaan senasib sepenaggungan dan berkeinginan untuk hidup bersama. Rudolf Kjellen menyatakan bahwa suatu bangsa mempunyai dorongan kehendak untuk hidup, mempertahankan dirinya dan kehendak untuk berkuasa. Bangsa dalam arti etnis merupakan kelompok manusia yang berasal-usul tunggal, baik dalam keturunan maupun kewilayahan, yang menunjukan ciri-ciri jasmani yang sama seperti warna kulit, bentuk muka, jenis rambut, dan tinggi badan. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintah sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi (Kamus besar bahasa indonesia edisi kedua, Depdikbud, halaman 89). Dengan demikian, bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah nusantara atau Indonesia atau sekumpulan manusia yang memberntuk kesatuan berlandaskan kesamaan identitas dan cita-cita serta persamaan nasib dalam sejarah Indonesia.

Pengertian Negara

Negara merupakan subyek hukum internasional. Menurut Sumarsono dan kawan-kawan., menyatakan bahwa negara merupakan satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban rakyat. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.Satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban sosial. Wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

Teori terbentuknya Negara

Pendekatan teoritis (sekunder),  yaitu dengan menyoal tentang bagaimana asal mulaterbentuknya negara melalui metode filosofis tanpa mencari bukti-bukti sejarah tentanghal tersebut (karena sulit dan bahkan tak mungkin), melainkan dengan dugaan-dugaanberdasarkan pemikiran logis.

Teori Kenyataan, Timbulnya suatu negara merupakan soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika unsur-unsur negara (wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat) terpenuhi, maka pada saatitu pula negara itu menjadi suatu kenyataan. 

 

Teori ke-Tuhan-an, timbulnya negara itu adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjaditanpa kehendak-Nya.Friederich Julius Stahl(1802-1861) menyatakan bahwanegara tumbuh secara berangsur-angsur melalui proses evolusi, mulai dari keluarga,menjadi bangsa dan kemudian menjadi negara. Negara bukan tumbuh disebabkanberkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan karena perkembangan dari dalam. Iatidak tumbuh disebabkan kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan,´ katanya. Demikian pada umumnya negara mengakui bahwa selain merupakan hasil perjuanganatau revolusi, terbentuknya negara adalah karunia atau kehendak Tuhan. Ciri negara yang menganut teori Ke-Tuhan-an dapat dilihat pada UUD berbagai negara yang antaral ain mencantumkan frasa: Berkat rahmat Tuhan atau By the grace of God´. Doktrin tentang raja yang bertahta atas kehendak Tuhan (divine right of king )bertahan hingga abad XVII.

 

Teori perjanjian masyarakat, Teori ini disusun berdasarkan anggapan bahwa sebelum ada negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan berpindah-pindah. Pada waktu itu belum ada masyarakat dan peraturan yang mengaturnya sehingga kekacauan mudah terjadi di mana pun dan kapan pun. Tanpa peraturan, kehidupan manusia tidak berbeda dengan cara hidup binatang buas, sebagaimana dilukiskan oleh Thomas Hobbes: Homo homini lupus dan Bellum omnium contra omnes. Teori Perjanjian Masyarakat diungkapkannya dalam buku Leviathan . Ketakutan akan kehidupan berciri survival of the fittest itulah yang menyadarkan manusia akan kebutuhannya, negara yang diperintah oleh seorangraja yang dapat menghapus rasa takut.

Demikianlah akal sehat manusia telah membimbing dambaan suatu kehidupan yang tertib dan tenteram. Maka, dibuatlah perjanjian masyarakat (contract social ).Perjanjian antar kelompok manusia yang melahirkan negara dan perjanjian itu sendiri disebut pactum unionis. Bersamaan dengan itu terjadi pula perjanjian yang disebut pactum subiectionis, yaitu perjanjian antar kelompok manusia dengan penguasa yangdiangkat dalam pactum unionis . Isi pactum subiectionis adalah pernyataan penyerahan hak-hak alami kepada penguasa dan berjanji akan taat kepadanya. Penganut teori Perjanjian Masyarakat antara lain: Grotius (1583-1645), John Locke(1632-1704), Immanuel Kant (1724-1804), Thomas Hobbes (1588-1679), J.J.Rousseau (1712-1778). Ketika menyusun teorinya itu, Thomas Hobbes berpihak kepada Raja Charles I yangsedang berseteru dengan Parlemen. Teorinya itu kemudian digunakan untuk memperkuat kedudukan raja. Maka ia hanya mengakui pactum subiectionis, yaitu pactum yang menyatakan penyerahan seluruh haknya kepada penguasa dan hak yangsudah diserahkan itu tak dapat diminta kembali. Sehubungan dengan itulah Thomas Hobbes menegaskan idealnya bahwa negara seharusnya berbentuk kerajaan mutlak/absolut.

John Locke menyusun teori Perjanjian Masyarakat dalam bukunya TwoTreaties onCivil Government bersamaan dengan tumbuh kembangnya kaum borjuis (golonganmenengah) yang menghendaki perlindungan penguasa atas diri dan kepentingannya.Maka John Locke mendalilkan bahwa dalam pactum subiectionis tidak semua hak manusia diserahkan kepada raja. Seharusnya ada beberapa hak tertentu (yangdiberikan alam) tetap melekat padanya. Hak yang tidak diserahkan itu adalah hak azasi manusia yang terdiri: hak hidup, hak kebebasan dan hak milik. Hak-hak ituharus dijamin raja dalam UUD negara. Menurut John Locke, negara sebaiknyaberbentuk kerajaan yang berundang-undang dasar atau monarki konstitusional.

J.J. Rousseau dalam bukunya Du Contract Social berpendapat bahwa setelahmenerima mandat dari rakyat, penguasa mengembalikan hak-hak rakyat dalam bentuk hak warga negara (

civil rights). Ia juga menyatakan bahwa negara yang terbentuk olehPerjanjian Masyarakat harus menjamin kebebasan dan persamaan. Penguasa sekadar wakil rakyat, dibentuk berdasarkan kehendak rakyat (volonte general ). Maka, apabilatidak mampu menjamin kebebasan dan persamaan, penguasa itu dapat diganti.Mengenai kebenaran tentang terbentuknya negara oleh Perjanjian Masyarakat itu,para penyusun teorinya sendiri berbeda pendapat.Grotiusmenganggap bahwaPerjanjian Masyarakat adalah kenyataan sejarah, sedangkan Hobbes, Locke, Kant,dan Rousseau menganggapnya sekadar khayalan logis.

 

Teori kekuasaan, Teori Kekuasaan menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan kekuasaan. Orang kuatlah yang pertama-tama mendirikan negara, karena dengan kekuatannya itu ia berkuasa memaksakan kehendaknya terhadap orang lain sebagaimana disindir oleh Kallikles danVoltaire: “Raja yang pertama adalah prajurit yang berhasil”. Karl Marx berpandangan bahwa negara timbul karena kekuasaan. Menurutnya, sebelum negara ada di dunia ini telah terdapat masyarakat komunis purba. Buktinyapada masa itu belum dikenal hak milik pribadi. Semua alat produksi menjadi milik seluruh masyarakat. Adanya hak milik pribadi memecah masyarakat menjadi duakelas yang bertentangan, yaitu kelas masyarakat pemilik alat-alat produksi dan yang bukan pemilik. Kelas yang pertama tidak merasa aman dengan kelebihan yang dimilikinya dalam bidang ekonomi. Mereka memerlukan organisasi paksa yang disebut negara, untuk mempertahankan pola produksi yang telah memberikan posisi istimewa kepada mereka dan untuk melanggengkan pemilikan atas alat-alat produksi tersebut. H.J. Laski berpendapat bahwa negara berkewenangan mengatur tingkah lakumanusia. Negara menyusun sejumlah peraturan untuk memaksakan ketaatan kepadanegara. Leon Duguit menyatakan bahwa seseorang dapat memaksakan kehendaknya terhadaporang lain karena ia memiliki kelebihan atau keistimewaan dalam bentuk lahiriah(fisik), kecerdasan, ekonomi dan agama.

 

Teori hukum alam, Para penganut teori hukum alam menganggap adanya hukum yang berlaku abadi danuniversal (tidak berubah, berlaku di setiap waktu dan tempat). Hukum alam bukanbuatan negara, melainkan hukum yang berlaku menurut kehendak alam.Penganut Teori Hukum Alam antara lain:

o Masa Purba: Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM)

o Masa Abad Pertengahan: Augustinus (354-430) dan Thomas Aquino (1226-1234)

o Masa Renaissance: para penganut teori Perjanjian Masyarakat

Menurut Plato, asal mula terjadinya negara adalah karena:

1. Adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang beraneka ragam sehinggamenyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup
2. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berhubungandengan manusia lain dan harus menghasilkan segala sesuatu yang bisamelebihi kebutuhannya sendiri untuk dipertukarkan;
3. Mereka saling menukarkan hasil karya satu sama lain dan kemudianbergabung dengan sesamanya membentuk desa.
4. hubungan kerja sama antardesa lambat laun menimbulkan masyarakat (negarakota).

Aristoteles meneruskan pandangan Plato tentang asal mula terjadinya negara.Menurutnya, berdasarkan kodratnya manusia harus berhubungan dengan manusia laindalam mempertahankan keberadaannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya.Hubungan itu pada awalnya terjadi di dalam keluarga, kemudian berkembang menjadisuatu kelompok yang agak besar. Kelompok-kelompok yang terbentuk dari keluarga-keluarga itu kemudian bergabung dan membentuk desa. Dan kerja sama antardesamelahirkan negara kecil (negara kota).

Augustinus dan Thomas Aquino mendasarkan teori mereka pada ajaran agama.Augustinus menganggap bahwa negara (kerajaan) yang ada di dunia ini adalahciptaan iblis (Civitate

Diaboli), sedangkan Kerajaan Tuhan (Civitate Dei)  berada dialam akhirat. Gereja dianggap sebagai bayangan Civitate Dei yang akan mengarahkanhukum buatan manusia kepada azas-azas Kristen yang abadi. Sedangkan ThomasAquino berpendapat bahwa negara merupakan lembaga alamiah yang lahir karenakebutuhan sosial manusia. Negara adalah lembaga yang bertujuan menjaminketertiban dalam kehidupan masyarakat, penyelenggara kepentingan umum, danpenjelmaan yang tidak sempurna dari kehendak masyarakatnya.

 

Unsur Negara

 

Bersifat Konstitutif 

 

Unsur negara yang bersifat konstitutif meliputi, 

1. Rakyat, merupakan sekumpulan orang yang hidup disuatu tempat (Daud, 2001:77).
2. Wilayah, merupakan batas dimana kekuasaan negara itu berlaku yang meliputi darat, air, dan udara.
3. Pememrintah yang berdaulat, merupakan penyelenggara yang berkuasa untuk menyelenggarakan pemerintahan di suatu negara. Menurut Daud, pemerintah yang berdaulat diartikan berdaulat kedalam dan keluar, namun secara kedalam dibatasi oleh hukum positif (artinya tidak sewenang-wenang dan berdaulat keluar dibatasi oleh hukum internasional

 Bersifat deklaratif


Unsur negara yang bersifat deklaratif meliputi pengakuan dari negara lain, Pengakuan tersebut yakni secara de facto dan de jure.

1. De facto berarti kenyataan berdirinya suatu negara secara nyata yang bersifat lemah dan dapat berubah
2. De jure berarti pengakuan secara tertulis dan resmi yang bersifat kuat dan permanen.

Bentuk Negara

Kesatuan, merupakan suatu negara merdeka dan berdaulat yang memiliki pemerintah pusat dan berkuasa mengatur seluruh wilayah. Yang memiliki ciri-ciri memiliki satu UUD, memiliki satu presiden, dan hanya pemerintah pusat yang berhak membuat UU. Untuk memerintah daerah, dibagi 2 sistem: 
a.      Sentralisasi, bila semua urusan diatur dan diurus pusat
b.      Desentralisasi, pemda diberi kekuasaan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (hak otonomi)

Serikat (federasi), biasa disebut gabungan, suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak berdaulat. Kedaulatan tetap dipegang oleh pusat. Ciri-cirinya, tiap negara bagian mempunyai satu UUD, dan satu lembaga legisltif. Masing-masing negara bagian masih memegang kedaulatan ke dalam, kedaulatan keluar tetap dipegang pusat. Aturan yang dibuat pusat tidak langsung bisa dilaksanakan daerah, harus dengan persetujuan parlemen negara bagian.

2. Negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdaulat yang mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dan menjadi anggota PBB. Dan mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara–negara lain di dunia, yaitu ikut serta memelihara dan menjaga perdamaian dunia. Dalam UUD 1945 telah diatur tentang kewajiban negara terhadap warga negaranya, juga tentang hak dan kewajiban warga negara kepada negaranya. Negara wajib memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya serta melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individual berdasarkan ketentuan yang berlaku yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika moral, dan budaya yang berlaku di Indonesia dan oleh sistem kenegaraan yang digunakan.


Proses Bangsa yang menegara

Proses bangsa yang menegara di Indonesia di awali dengan adanya pengakuqan yang yang sama atas kebenaran hakiki dan kesejarahan. Kebenaran dan kesejarahan yang dimaksud adalah :

• Kebenaran yang berasal dari Tuhan pencipta alam semesta yakni; Ke-Esa-an Tuhan; Manusia harus beradab; Manusia harus bersatu; Manusia harus memiliki hubungan sosial dengan lainnya serta mempunyai nilai keadilan; Kekuasaan didunia adalah kekuasaan manusia.
• Kesejarahan. Sejarah adalah salah satu dasar yang tidak dapat ditinggalkan karena merupakan bukti otentik sehingga kita akan mengetahui dan memahami proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai hasil perjuangan bangsa.

Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, dimana sekelompok manusia yang berada di dalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Proses tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia

b. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan.

c. Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

 

Pemahaman hak dan kewajiban Warga Negara


a. Hak Warga negara

Hak–hak asasi manusia dan warga negara menurut UUD 1945 mencakup :

1. Hak untuk menjadi warga negara (pasal 26)
2. Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum (pasal 27 ayat 1)
3. Hak atas persamaan kedudukan dalam pemerintahan (pasal 27 ayat 1)
4. Hak atas penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
5. Hak bela negara (pasal 27 ayat 3)
6. Hak untuk hidup (pasal 28 A)
7. Hak membentuk keluarga (pasal 28 B ayat 1)
8. Hak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi bagi anak (pasal 28 B ayat 2)
9. Hak pemenuhan kebutuhan dasar (pasal 28 C ayat 1)
10. Hak untuk memajukan diri (pasal 28 C ayat 2)
11. Hak memperoleh keadilan hukum (pasal 28 d ayat 1)
12. Hak untuk bekerja dan imbalan yang adil (pasal 28 D ayat 2)
13. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28 D ayat 3)
14. Hak atas status kewarganegaraan (pasal 28 D ayat 4)
15. Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (pasal 28 E ayat 1)
16. Hak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai denga hati nuraninya (pasal 28 E ayat 2)
17. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (pasal 28 E ayat 3)
18. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (pasal 28 F)
19. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda (pasal 28 G ayat 1)
20. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia (pasal 28 G ayat 2)
21. Hak memperoleh suaka politik dari negara lain (pasal 28 G ayat 2)
22. Hak hidup sejahtera lahir dan batin (pasal 28 H ayat 1)
23. Hak mendapat kemudahan dan memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama (pasal 28 H ayat 2)
24. Hak atas jaminan sosial (pasal 28 H ayat 3)
25. Hak milik pribadi (pasal 28 H ayat 4)
26. Hak untuk tidak diperbudak (pasal 28 I ayat 1)
27. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (pasal 28 I ayat 1)
28. Hak bebas dari perlakuan diskriminatif (pasal 28 I ayat 2)
29. Hak atas identitas budaya (pasal 28 I ayat 3)
30. Hak kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan (pasal 28)
31. Hak atas kebebasan beragama (pasal 29)
32. Hak pertahanan dan keamanan  negara (pasal 30 ayat 1)
33. Hak mendapat pendidikan (pasal 31 ayat 1)

 b. Kewajiban Warga Negara

1.  Melaksanakan aturan hukum.
2. Menghargai hak orang lain.
3. Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan–kebutuhan masyarakatnya.
4. Melakukan kontrol terhadap para pemimpin dalam melakukan tugas–tugasnya
5. Melakukan komuniksai dengan para wakil di sekolah, pemerintah lokal dan pemerintah nasional.
6. Membayar pajak
7. Menjadi saksi di pengadilan
8. Bersedia untuk mengikuti wajib militer dan lain–lain.

Pemahaman tentang Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dimana rakyat memegang peranan penting yang menentukan kesejahteraan suatu negara. Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih dimana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan pemerintahan.
Demokrasi mucul sebagai satu sistem pemerintahan rakyat karena adanya pemerintahan dictator yang otoriter yang membawa akibat buruk bagi rakyat. Akibat-akibat buruk tersebut antara lain penindasan dan eksploitasi terhadapt tenaga dan pikiran rakyat sehingga rakyat seolah hanya punya kewajiban tanpa hak. Sebaliknya pemerintah atau penguasa tampak seolah hanya mempunyai hak tanpa kewajiban. Kondisi demikian selalu mengakibatkan timbulnya konflik dengan korban yang lebih banyak dari pihak rakyat. Selain itu, kesejahteraan hanya tertumpu pada para penguasa sedangkan rakyat dibiarkan hidup melarat tanpa jaminan masa depan.
Faktor-faktor tersebut melatarbelakangi ide pemerintahan yang demokratis untuk menjamin kesejahteraan rakyat banyak secara merata. Cita-cita kesejahteraan hidup setiap kelompok masyarakat senantiasa tergambar dalam falsafah hidupnya. Misalnya cita-cita kesejahteraan hidup bangsa Indonesia yang tersurat dalam falsafah Pancasila sebagai masyarakat yang adil dan makmur, serta merata secara materil dan spiritual.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi kekuasaan politik negara ke dalam 3 bagian yaitu kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Ketiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, dan tujuan yang ingin dicapainya. Ada berbagai bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan negara, antara lain pemerintahan monarki seperti monarki mutlak, monarki konstitusional, dan monarki parlementer dan pemerintahan republik. Demokrasi memiliki beberapa sifat yaitu demokrasi bersifat politik, demokrasi bersifat yuridis, demokrasi bersifat ekonomis, demokrasi bersifat sosialis, dan demokrasi bersifat kultural.
Prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan dasar untuk menjalankan negara demokrasi secara universal antara lain yaitu kekuasaan suatu Negara yang sebenarnya berada di tangan rakyat atau kedaulatan ada di tangan rakyat dan masing-masing orang bebas berbicara, mengeluarkan pendapat, beda pendapat, dan tidak ada paksaan.
Macam-macam demokrasi diantaranya yaitu:

• Demokrasi barat atau demokrasi liberal oleh kaum komunis disebut demokrasi kapitalis. Demokrasi barat ialah demokrasi yang dianut oleh Negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Tujuan dari demokrasi barat, yaitu agar manusia tidak diangap sebagai alat belaka, melainkan mansia dipandang sebagai makhluk hidup yang memiliki tujuan sendiri.
• Demokrasi timur atau demokrasi rakyat adalah demokrasi yang dianut oleh negara-negara komunis, seperti Rusia RRC, dll. Tujuan demokrasi timur sama dengan tujuan demokrasi barat letak perbedaannya yaitu cara pelaksanaan dan cara pandangannya terhadap manusia.
• Demokrasi Tengah ialah facisme dan nazisme di Italia dan Jerman pada masa pemerintahan Mussolini dan Hitler. Semboyan dictator Hitler ialah “Ein Fuhrer, ein Volk, ein Ja!” dengan semboyan ini dimaksudkan bahwa jika fuhrer telah mengatakan sesuatu hal, maka rakyat haruslah engatakan ya, yang berarti menyatakan setuju. Demokrasi tengah bertujuan tidak dianggap penting orang perseorangan, yang dipentingkan ialah bangsa yaitu rakyat sebagai keseluruhan semboyan Hitler “DU Bist Nichts, dein Volk ist alles”.
• Demokrasi terpimpin atau demokrasi terdidik ialah demokrasi yang memisahkan pemimpin (kaum intelek) yang telah masuk untuk demokrasi dan rakyat Jelata sebagian besar masih buta huruf dan belum masuk untuk demokrasi, karena itu maka untuk melaksanakan demokrasi para pemimpin harus memimpin atau mendidik rakyat untuk demokrasi.
• Demokrasi pancasila adalah suatu paham demokrasi yang dijiwai oleh sila-sila pancasila. Prinsip demokrasi pancasila yaitu musyawarah mufakat yang bersumber pada sila ke-4 (kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan).

Klasifikasi Sistem Pemerintahan 

1. Dalama sistem kepartaian dikenal dengan adanya tiga sistem kepartaian, yaitu sistem multi partai (poliparty system), sitem dua partai (biparty system) dan sistem satu partai (monoparty system)
2. Sistem pengeisisan jabatan pemegang kekuasaan negara.
3. Hubungan antar pemegang kekuasaan negara, terutama antar eksekutif dan legislatif

Mengenai model sistem pemerintahan Negara, ada empat macam yaitu; 

1. Sistem pemerintahan diktator
2. sistem pemerintahan parlementer
3. Sistem pemerintahan Presidensial
4. Sistem pemerintahan campuran

Sumber:

http://colinawati.blog.uns.ac.id/2010/05/10/11/

http://fanuel040409.blogspot.com/2011/05/pengertian-dan-pemahaman-tentang-bangsa.html

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/05/pengertian-dan-pemahaman-bangsa-dan-negara-2/

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_kewarganegaraan/bab1-pengantar_pendidikan_kewarganegaraan.pdf

Bentuk Organisasi atau pengelolaan Bisnis Warnet

Dalam tulisan ini, bentuk organisasi bisnis yang saya maksud adalah bisnis warnet yang saya posting sebelumnya. Di sini saya ingin menuturkan bagaimana usaha tersebut akan dikelola.

Dengan bekerjasama dengan beberapa teman akan mempercepat kemajuan bisnis ini. Dengan mengelola secara bekerja sama, kita bisa berbagi tugas. Seperti memperkenalkannya kepada masyarakat sekitar, membantu melayani pelanggan (apabila sudah terealisasi). Dengan demikian kita tidak membutuhkan tenaga luar mengingat ini adalah usaha baru dengan skala kecil. Dengan demikian, akan meringankan biaya dibandingkan harus dikelola dengan perseorangan. Jadi usaha ini sangat cocok apabila dikelola sebagai konsep usaha Firma.

LINGKUNGAN BISNIS

Keberhasilan suatu perusahaan sebagian tergantung dari lingkungannya. Walaupun manajer suatu perusahaan tidak dapat mengendalikan lingkungan, tapi mereka cenderung membuat keputusan bisnis yang menarik perhatian lingkungan sekitarnya dan tentunya menguntungkan bagi lingkungannya. Lingkungan bisnis adalah faktor-faktor yang berada diluar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Adapun lingkungan bisnis yang ingin saya analisis pada tulisan kali ini adalah pembahasan lebih lanjut dari tulisan saya sebelumnya mengenai peluang bisnis. Berikut adalah analisis saya mengenai beberapa faktor lingkungan bisnis di daerah dimana saya ingin mengembangkan bisnis Warnet Plus-plus.

A. Faktor Demografi

 Dimasa sekarang ini banyak anak meluangkan waktunya untuk memenuhi hasratnya untuk bermain. akan tetapi permainan zaman sekarang dengan dulu sudah mengalami perubahan. Anak-anak kini lebih memilih game dengan memanfaatkan teknologi atau lebih dikenal dengan gadget. Secara kasat mata saya, sebagian besar penduduk Kelapanunggal bukanlah penduduk dengan tingkat ekonominya menengah ke atas. Maka dari ini saya berspekulasi bahwa banyak diantara warga tidak mampu mempunyai gadget untuk memenuhi hasrat mereka bermain game online. Dari analisa ini timbul suatu pikiran untuk mengembangkan sebuah warnet untuk membantu memenuhi hasrat mereka bermain game online. Selain anak-anak, ada juga remaja-remaja pelajar, mahasiswa dan juga para profesional yang semakin bertambah di daerah ini. Mereka membutuhkan internet untuk membantu mereka mengerjakan tugas-tugas sekolah, kampus ataupun tugas dari kantor bagi para profesional. Maka dari analisa ini lah timbul suatu optimisme bahwa usaha warnet didaerah ini akan profitable.

B. Faktor Geografi

Tempat Bisnis yang ingin saya kembangkan adalah tempat  yang berdekatan dengan tempat dimana akan dibangunnya perusahaan-perusahaan yang akan menampung karyawan. Bertempat di area yang sangat kelihatan dari tempat orang-orang bermobilitas. Jadi saya pikir area ini adalah area yang sangat potensial.

C. Faktor Ekonomi

Tentunya harga yang saya tawarkan tidak akan menyulitkan para calon pengguna untuk menjangkaunya. Dengan sebagian penduduk yang bekerja di pabrik-pabrik daerah setempat, saya sangat tahu berapa seharusnya uang yang mereka gunakan untuk memakai warnet yang ingin saya kembangkan. Dengan harga 3000 per jam, tidak akan membuat mereka mengurungkan niatnya untuk datang dan menggunakan jasa yang saya tawarkan. Dan dengan harga tersebut juga tidak akan merugikan usaha saya.

Walaupun analisa ini belum mencakup seluruh faktor yang harusnya di analisa, namun dari beberapa faktor tersebut diatas sudah membuat saya yakin bahwa bisnis ini berpotensi menjadi bisnis yang sukses.

CAFTA, Menguntungkan atau Merugikan?

CAFTA (China ASEAN Free Trade Zone) adalah perdangan dimana Indonesia harus membuka pasar dalam negeri secara luas ke negara-negara ASEAN dan China. Sebaliknya Indonesia dipandang akan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar dalam negeri negara-negara tersebut. Pembukaan pasar bebas ini merupakan wujud dari perjanjian perdagangan bebas antara 6 negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darrusalam) dengan China yang disebut ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA=CAFTA). Sehingga timbul pertanyaan, apakah hal ini akan membawa dampak positif untuk masyarakat Indonesia?

Bisa dipastikan pada 2010 ini jumlah produk China semakin membanjiri  pasar Indonesia. Peningkatan permintaan produk dari China tentu akan menguntungkan China karena secara langsung memperluas lapangan pekerjaan di China, disisi lain industri-industri kecil Indonesia akan mulai berguguran yang pada akhirnya dapat  mengurangi lapangan pekerjaan. Pada tahun 2008, Ekspor China ke Indonesia meningkat sebesar 652% di banding 2003. Sementara  pada periode yang sama, Indonesia hanya mampu meningkatkan ekspor ke China sebesar 265%. Ini berarti, China mendapat keuntungan hampir 3 kali lipat sejak dibukanya perdagangan bebas dengan Indonesia. Maka tidaklah heran bilamana berbagai produk yang kita temui sehari-hari bertuliskan "MADE IN CHINA". Kenapa? Karena produk-produk yang diproduksi oleh China lebih murah dibandingkan dengan produk serupa buatan masyarakat Indonesia. hal ini sangat tidak adil dan tidak berimbang selanjutnya akan dapat menghancurkan perekonomian Indonesia.

Oleh karena itu, hendaknya pelaksanaan perdagangan yang bebas didasarkan pada faktor komparatif kualitas (fasilitas dan teknologi), kompetitif dan produk komplementer.  Produk-produk yang sudah mampu diproduksi oleh pengusaha lokal hendaknya diproteksi seraya didorong untuk meningkatkan efisinsi biaya produksi. Sementara kita membuka produk-produk berteknologi tinggi yang dapat kita manfaatkan sebagai faktor mendukung (faktor produksi) industri  yang menggunakan level teknologi dibawahnya.

Dan bila berbagai faktor ekonomi produksi tersebut tidak setara, maka akan terjadi dominasi perdagangan. Dalam hal ini, Cina memiliki transfortasi dan fasilitas yang mumpuni, sementara itu Indonesia masih sangat jauh tertinggal. Akibatnya, produk China akan ‘menguasai’ Indonesia. Bila ini terjadi, maka Indonesia akan semakin melekat sebagai negara ‘konsumen’.

Jadi menurut saya dalam situasi saat ini CAFTA tidak menguntungkan bagi Indonesia. Bangsa Indonesia harus kerja keras lagi untuk meningkatkan produk-produk potensial dan dengan harga yang bersaing agar di masa depan dapat meraup keuntungan dari perdagangan bebas China-ASEAN ini.

Ref : Nusantara news.

Pasar Modal & Pengaruhnya terhadap Perekonomian Nasional

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pasar modal merupakan potensi perekonomian. Pasar modal mampu menawarkan solusi bagi permasalahan permodalan yang sering dihadapi dalam rangka  pembangunan nasional. Terlebih ketika upaya perolehan tambahan modal melalui pinjaman dirasa semakin tidak menguntungkan. Pasar modal merupakan suatu solusi strategis dalam perekonomian. Melalui pasar modal pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana dapat dipertemukan (fungsi ekonomi). Selain itu pasar modal juga memilki fungsi yang dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan atau investor untuk mendapatkan  imbalan.Bagi negara berkembang, pasar modal menawarkan peluang  perusahaan dalam negeri memperoleh tambahan modal untuk memperluas usahanya. Terlebih ketika kini pinjaman perbankan dirasa kurang optimum untuk dilaksanakan. Selain itu pada beberapa BUMN yang telah melakukan IPO (Initial Public Offering) diperoleh kinerja yang semakin membaik. Terbukti dengan beberapa BUMN seperti Telkom, bank Mandiri, bank BNI dan beberapa BUMN yang kini memiliki kondisi lebih baik setelah menawarkan sahamnya pada masyarakat. Meskipun kebijakan go publik memberikan manfaat yang cukup baik namun perlu tetap diingat pemerintah tidak boleh kehilangan kendali atas aset strategis bangsa. Kebijakan yang tepat dalam pengambilan keputusan go publik diperlukan untuk mengamankan aset strategis bangsa.

Di Indonesia pasar modal sebenarnya telah ada sejak lama. Bahkan pasar modal Indonesia merupakan pasar modal tertua di kawasan Asia Tenggara. Perkembangan pasar modal Indonesia pun dinilai cukup baik. Terbukti dengan dimasukkannya pasar modal Indonesia sebagai salah satu pasar modal negara berkembang yang paling  dinamis di dunia versi majalah TIME pada tahun 1991. Hingga tahun 1997 kapasitas dan jumlah emiten menunjukkan perkembangan dengan tren yang cukup pesat. Namun sempat turun pada saat krisis moneter 1998. Dan kini keadaan pasar modal Indonesia semakin membaik seiring dengan semakin stabilnya kondisi ekonomi, stabilitas politik serta keamanan dalam negeri. Suasana kondusif yang tercipta meningkatkan kepercayaan investor menginvestasikan dananya pada pasar modal Indonesia. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 31 Desember 2009-10 September 2010, porsi kepemilikan saham di Indonesia mencapai angka total USD188,79 miliar. Dapat disimpulkan bahwa Pasar modal Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang besar dalam memperkuat perekonomian nasional. Terlebih ketika partisipasi investor lokal dapat ditingkatkan. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, membuka kesempatan bagi penggalian sumber investasi lokal. Permaslahan yang hingga kini masih mendera investor lokal adalah kurangnya pengetahuan tentang pasar modal serta kendala finansial yang tidak begitu besar. Upaya sosialisasi serta edukasi pasar modal melalui training maupun sekolah pasar modal sedang ramai dilaksanakan untuk menarik partisipasi investor lokal.Jika hal ini dapat dilaksanakan secara merata dan berkelanjutan tidak mustahil partisipasi investor lokal dapat ditingkatkan.

Mengingat pengaruh kinerja bursa yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian nasional, kebijakan serta kondisi pasar modal harus mendapatkan perhatian. Kinerja bursa yang baik, mampu mendorong stabilnya perekonomian nasional. Peningkatan partisipasi investor lokal dalam pasar modal dapat mengurangi ketergantungan permodalan dari asing.

 

 

Ref :

www.idx.co.id & Google.

Koperasi Di Indonesia

Perkembangan koperasi di Indonesia yaitu Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 (Ahmed 1964, h. 57) yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang. Jikalau pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan-pinjam (Soedjono 1983, h.7) maka selanjutnya tumbuh pula koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang konsumsi dan kemudian koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang untuk keperluan produksi. Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja patih di Purwokerto (1896), mendirikan koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam. Kegiatan R Aria Wiriatmadja dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf Van Westerrode asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas. Ketika ia cuti ke Eropa dipelajarinya cara kerja wolksbank secara Raiffeisen (koperasi simpan-pinjam untuk kaum tani) dan Schulze-Delitzsch (koperasi simpan-pinjam untuk kaum buruh di kota) di Jerman. Selanjutnya Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908 menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Demikian pula Sarikat Islam yang didirikan tahun 1911 juga mengembangkan koperasi yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari dengan cara membuka toko koperasi. Selanjutnya didirikanlah Bank Rakyat ( Volkscredit Wezen ). Berkaitan dengan masalah Peraturan Perkoperasian, maka pada tahun 1927 di Surabaya didirikan “Indonsische Studieclub” Oleh dokter Soetomo yang juga pendiri Boedi Oetomo, dan melalui organisasi tersebut beliau menganjurkan berdirinya koperasi. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh Partai Nasional Indonesia di bawah pimpimnan Ir. Soekarno, di mana pada tahun 1929 menyelenggarakan kongres koperasi di Betawi. Keputusan kongres koperasi tersebut menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran penduduk Bumi Putera harus didirikan berbagai macam koperasi di seluruh Pulau Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Baru kemudian setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dengan tegas perkoperasian ditulis di dalam UUD 1945. DR. H. Moh Hatta sebagai salah seorang “Founding Father” Republik Indonesia, berusaha memasukkan rumusan perkoperasian di dalam “konstitusi”. Sejak kemerdekaan itu pula koperasi di Indonesia mengalami suatu perkembangan yang lebih baik. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 beserta penjelasannya menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa bangun perekonomian yang sesuai dengan azas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Di dalam pasal 33 UUd 1945 tersebut diatur pula di samping koperasi, juga peranan daripada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta.

Pada akhir 1946, Jawatan Koperasi mengadakan pendaftaran koperasi dan tercatat sebanyak 2500 buah koperasi di seluruh Indonesia. Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan antara lain terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat SOKRI; menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi serta menganjurkan diselenggarakan pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat. Selanjutnya pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 1953 dilangsungkan kongres koperasi Indonesia yang ke II di Bandung. Keputusannya antara lain merubah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI). Di samping itu mewajibkan DKI membentuk Lembaga Pendidikan Koperasi dan mendirikan Sekolah Menengah Koperasi di Provinsi-provinsi. Keputusan yang lain ialah penyampaian saran-saran kepada Pemerintah untuk segera diterbitkannya Undang-Undang Koperasi yang baru serta mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Pada tahun 1956 tanggal 1 sampai 5 September diselenggarakan Kongres Koperasi yang ke III di Jakarta. Keputusan Kongres di samping halhal yang berkaitan dengan kehidupan perkoperasian di Indonesia, juga mengenai hubungan Dewan Koperasi Indonesia dengan International dan pada tahun 1958 diterbitkannya Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi No. 79 Tahun 1958 yang berupa Tambahan Lembar
Negara RI No. 1669. Undang-Undang ini disusun dalam suasana Undang-
Undang Dasar Sementara 1950 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober
1958. Isinya lebih baik dan lebih lengkap jika dibandingkan dengan
peraturan-peraturan koperasi sebelumnya dan merupakan Undang-Undang
yang pertama tentang perkoperasian yang disusun oleh Bangsa Indonesia
sendiri dalam suasana kemerdekaan.

Berdasarkan data dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM, perkembangan koperasi di Indonesia tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, pada tahun 2000 jumlah koperasi sebanyak 103.077 unit, dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 155.301 unit atau meningkat 50,67%.

Pertumbuhan koperasi yang signifikan diatas, juga diikuti dengan banyaknya koperasi yang sudah tidak aktif, data koperasi tidak aktif per tahun dapat digambarkan:

Pada tahun 2000 koperasi tidak aktif mencapai 13,72% dari total koperasi atau 14.147 unit.

Pada tahun 2001 koperasi tidak aktif 18,97% atau 21.010 unit.

Pada tahun 2002 meningkat lagi kopearasi tidak aktif menjadi 21,08% atau 24.857 unit

Pada tahun 2003 meningkat terus menjadi 23,85% atau 29.381 unit.

Pada tahun 2004 meningkat menjadi 28,55% atau 37.328 unit dari 130.730 unit.

Pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi 29,99% atau 40.145 unit.

Pada tahun 2006 menjadi 30,48% atau 42.382 unit.

Pada tahun 2007 meningkat terus menjadi 43,83% atau 44.048 unit terhadap total koperasi.

Pada tahun 2008 koperasi tidak aktif mampu bertahan pada angka 29,84% atau 46.335 unit. Secara rata-rata pertumbuhan jumlah koperasi tidak aktif di Indonesia selama delapan tahun terakhir mencapai 19,19%.

Sumber referensi : http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/12/perkembangan-koperasi-di-indonesia-6/

Membaca Peluang Pasar

Menyadari semakin jauhnya perbandingan antara angkatan kerja dan peluang kerja, membuat pemerintah harus bekerja keras untuk menanggulanginya. Dalam hal ini kita tidak boleh berdiam diri dan kemudian menyalahkan pemerintah. Sebagai kaula muda kita bisa membantu menanggulanginya. Berikut adalah peluang pasar yang saya baca dari sekitar lingkungan tempat tinggal saya.

Warnet Plus Plus

Latar belakang Usaha :

Di zaman informasi pada saat ini, kita sangat membutuhkan tekhnologi untuk bisa memuaskan hasrat kita. Yang bisa membantu kita memecahkan berbagai masalah. Teknologi yang sangat pesat kemajuannya membuat banyak peluang bagi orang-orang yang kreatif untuk berkreasi. Tekhnologi bisa dimanfaatkan sebagai media informasi, hiburan dan sebagainya. Saya bertempat tinggal disalah satu daerah di Bogor, tepatnya Kelapanunggal-Cileungsi. Di daerah ini, warnet masih sangat sedikit, bahkan boleh di bilang bahwa hanya ada satu warnet yang aktif setiap hari. Oleh karena itu saya melihat peluang ini untuk mengembangkan warnet yang ada. Apalagi pada akhir-akhir ini saya harus mengantri terlebih dulu untuk dapat mengerjakan tugas di warnet. Disamping warnet yang ingin saya kembangkan, menjual makanan ringan sampai makanan berat juga sangat menjanjikan. Karena banyak dari antara pengguna warnet yang sampai berlama-lama di warnet karena tugas yang banyak ataupun anak yang ke asyikan main game online.

Nama Warnet : Champion's Net.
Di                   : Jl. raya Narogong Kp. Kelapanunggal, Bogor.